Kiprah Islam Nusantara dalam Kemerdekaan Indonesia
(Senin, 17/08/2015 08:19)
Oleh: Muhammad Zidni Nafi’
Dari hari ke hari wacana Islam Nusantara telah yang diangkat menjadi tema Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) awal Agustus 2015 lalu terus mendapat perhatian berbagai kalangan, mulai diskusi kecil di warung kopi, ruang akademis hingga pejabat pemerintahan pun tak mau ketinggalan. Islam Nusantara bak artis sedang naik daun lantaran pemberitaannya di berbagai media entertain yang biasa meng‘gosip’kan sesuatu yang banyak mengundang pro dan kontra. Tulisan ini bukan untuk memperuncing perdebatan, namun hendak menyampaikan suatu gagasan yang berangkat fakta sejarah bagaimana kiprah Islam Nusantara ikut serta dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
Kini sudah 70 tahun masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Tiada kekuatan tunggal dalam merebut kemerdekaan tersebut. Segenap masyarakat pribumi saling kerjasama berjibaku melawan kolonialisme. Dari sekian kekuatan, gerakan Islam Nusantara pada waktu itu menjadi salah satu entitas yang tidak bisa dianggap sepele, dan sangat disayangkan apabila sampai tidak tercatat di dalam sejarah Nusantara yang kini sebagian besar wilayahnya dikenal menjadi Indonesia.
Produk Baru dalam Fakta Sejarah
Istilah 'Islam Nusantara' diakui ataupun tidak merupakan produk baru namun subtansinya sudah ada sejak masuk ke Nusantara. Dalam konteks ini mempunyai mata rantai dengan hasil riset KH Hasyim Asyari yang kemudian mencetuskan terma 'muslimul aqtharil jawiyyah' (masyarakat Islam Jawa dan sekitarnya) pada 1912 M. Memilih terma 'Islam Nusantara' agar masyarakat Muslim Indonesia lebih nyaman dan mudah memahami dibanding menyebut 'Islam Negeri Jawa'. Meskipun di era lampau penyebutan kata 'Jawa' itu bermaksud menunjuk teritorial Asia Tenggara di era kini namun faktanya hanya segelintir orang yang mengetahui hal tersebut.
Kalimat 'muslimul aqtharil jawiyyah' yang dipopulerkan KH Hasyim Asyari seratus tahun lalu adalah gambaran mayoritas Muslim dalam berpikir dan bertindak (manhajan wa ibadatan). Istilah 'muslimul aqtharil jawiyyah' menembus 14 abad. Sebab kalimat 'muslimul aqtharil jawiyyah' itu implementasi dari nash syariah, 'sawadul a'dham' (corak Muslim mayoritas) yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Begitu juga term 'muslimul aqtharil jawiyyah' sebagai implementasi atas teks suci tersebut yang dikreasi oleh KH Hasyim Asyari 14 abad setelah term ‘sawadul a'dham’. Sedangkan NU memperkenalkan 'Islam Nusantara' seratus tahun setelah KH Hasyim Asyari memperkenalkan terma 'muslimul aqtharil jawiyyah'. Semua itu dirancang, dikreasikan, diwujudkan, diciptakan dan bukan tumbuh secara spontan (Sulton Fatoni, 2015).
Dari situ dapat dipahami bahwa Islam Nusantara dalam masa kolonial saat itu merupakan mayoritas umat Islam di Nusantara dengan berbagai macam elemen yang bersatu padu untuk meraih kemerdekaan. Fakta sejarah Islam Nusantara dalam tulisan ini diharapkan sedikit atau banyak dapat diaktualisasikan dalam konteks kekinian, dimana bangsa ini sedang membutuhkan ‘angin segar’ untuk mengarungi masa kemerdekaannya.
Islam Nusantara dan Nasionalisme
Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa konsep Islam Nusantara merupakan karakterisktik Wali Songo dalam membumikan Islam di kepulauan Nusantara. Wali Songo sebagai aktor utama yang hingga kini diteruskan oleh ulama Nusantara telah berhasil melakukan dialektika antara teks ajaran Islam dengan realita budaya lokal setempat. Tentu hadirnya Islam Nusantara tidak berniat untuk menggerogoti supaya Islam menjadi rapuh, justru Islam Nusantara hendak melahirkan, membentuk hingga menguatkan kembali masyarakat agar tetap berbudaya dan taat beragama.
Sebagaimana kajian Islam Nusantara yang dikaji oleh Prof Dr KH Said Aqil Siroj (2015) menyebutkan bahwa Islam yang dikembangkan di Nusantara ini mempunya tiga pilar; (1) Ukhuwah Islamiyah; landasan teologis dalam menjalin persaudaraan tidak hanya dengan sesama Islam, juga agama atau kepercayan lain; (2) Ukhuwah Wathaniyah; landasan persaudaraan antar bangsa sebagai dimensi nasionalisme religius –bermula dari doktrin hubbul wathan minal iman (cinta bangsa sebagian dari iman)— yakni nasionalisme yang disinari dan disemangati agama. Selain itu, sikap nasionalisme yang muncul menjadi sebuah gerakan lantaran masyarakat mengalami nasib serupa dalam upaya meraih kehidupan yang sejahtera, bebas dan aman dari pengaruh kolonialisme; lebih lanjut, kedua pilar tersebut dapat ditingkat sampai pada (3) Ukhuwah Insaniyah; sebagai dimensi paling tinggi yang menjalin persaudaraan kemanusiaan universal.
Abdurrrahman Wahid (Gus Dur) dalam “Pribumisasi Islam” yang ia populerkan juga menekankan nilai dasar ajaran Islam (Weltanschauung Islam) dalam tiga bagian; persamaan, keadilan dan demokrasi. Ketiga ini diejawantahkan dalam sikap keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Itulah kenapa ada agenda prioritas dimana Gus Dur mengajak untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan umat Islam dalam bangsa Indonesia majmuk ini. Dengan kata lain, nasionalisme umat Islam di Indonesia harus beriringan dengan menjalin dan menjaga hubungan dengan setiap unsur bangsa. Bukan malah mengaktualisasikan spirit Islam guna mengagendakan pertumpahan darah seperti yang kini dialami oleh sebagian negara-negara Timur Tengah.
Pesantren Mengambil Alih Basis Perlawanan
Sejak Maret 1602, pada saat Belanda mendirikan serikat dagang VOC (Verenigde Oostindische Compagnie), salah satu gerakannya yakni memonopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara pada kala itu berbuntut pada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan yang ada di Nusantara misalnya Kerajaan Banten dan Kerajaan Mataram. Namun kiprah kerajaan tersebut tidak berlangsung lama. Pihak VOC berhasil mengajak ‘damai’ pihak kerajaan dalam upaya mengelola hasil bumi Nusantara. Sehingga kemelut VOC dengan pribumi khususnya di Jawa meletus ditandai dengan Perang Jawa yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro salah satu anak Sultan Hamengkubuwono III yang keluar dari istana kerajaan untuk menghimpun kekuatan masyarakat di luar kerajaan.
Karenanya, upaya protes dan inisiatif perlawanan mulai diambil alih oleh kalangan luar istana dengan subjek yang memiliki latar belakang sebagai pemuka lokal, orang biasa, dan para pemuka agama. Dengana adanya kecenderungan ini maka di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa kawasan Jawa Barat dan Batavia mulai bermunculan gerakan-gerakan tradisional yang berusaha untuk melakukan perubahan dan perlawanan.
Dalam konteks inilah, institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun gerakan yang bersifat messianistik. Oleh karenanya, Belanda sangat mencurigai keberadaan pesantren dan tarekat sebagai tempat dalam mendukung dan melakukan pembentukan unitas kemasyarakatan dan tempat konsentrasi dalam menanamkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Pesantren tidak hanya sekedar menjadi tempat pendidikan, melainkan juga menjadi tempat penanaman para kader dan pemimpin agama yang pada kelanjutannya sanggup mempengaruhi serta memimpin beberapa gerakan perlawanan terhadap kolonial (Zainul Milal Bizawie, 2014: 53-55).
Sebagai subjek vital dalam menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, pesantren mampu mendialogkan dengan ajaran Islam yang bertahan hingga dewasa ini, sehingga kreatifitas ijtihad ala Islam (di) Nusantara tersebut tidak sebatas membangun romantisme agama dan budaya yang melahirkan gerakan perlawanan kultural, namun juga mengkristal menjadi spirit membela bangsa sebagaimana ditunjukkan oleh ulama pesantren.
Ulama: Garda Depan
Semenjak kolonial masuk pada akhir abad 16, sebagian besar wilayah Nusantara telah memeluk Islam berkat prestasi Wali Songo dengan metode dakwah yang persuasif. Usai periode Wali Songo berakhir, mulai bermunculan ulama yang bersamaan dengan masuknya kolonialisme di Nusantara. Sehingga proses yang begitu panjang mereka bisa mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah, praktis terbentuklah jaringan ulama Timur Tengah pada abad 17-18 yang dipelopori oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili dan Syekh Nuruddin A-Raniri (w. 1068/1658), Syeikh Yusuf Al-Maqassari (w. 1111/1699), Syekh Abdus Shomad Al-Palimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Dakwah dan penyebaran ilmu ulama ini sangat dengan karakteristik sufisme. Lebih hebatnya, mereka juga mengajarkan kepada murid beserta masyarakatnya untuk terlibat jihad melawan Belanda pada saat itu (Azyumardi Azra, 2004).
Para ulama pada abad 19 seperti Pangeran Diponegoro, Kiai Maja, Imam Bonjol, ulama-ulama gerakan Paderi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain-lain. Milal Bizawie (2014: 61) menyebutkan peranan ulama pada abad ini tidak bisa dilepas dalam upaya membebaskan negeri dari penjajahan. Para ulama memiliki minimal dua peran, yaitu sebagai pengajar, pemikir maupun pembaharu, juga sebagai panglima atau pemimpin perang melawan imperialisme Barat. Peran-peran inilah menjadi ciri khas keberadaaan jaringan ulama pada sekitar abad 19.
Perlawanan kultural dan peperangan yang dipimpin kiai-kiai pesantren juga masih konsisten pada abad 20 melawan kolonialisme Belanda, juga Jepang masuk menggantikan Belanda. Terbukti terbentuknya Laskar Hizbullah pada tahun 1944 yang berisikan kiai-santri yang bergabung sebagai tentara PETA (Pembela Tanah Air). Peran kiai –sebagaimana dikutip Ali Maschan Moesa— dalam perang kemerdekaan tidak hanya dalam laskar Hizbullah-Sabilillah saja, tetapi banyak di antara mereka menjadi komandan dan anggota tentara PETA (Gugun Al-Guyanie, 2012: 35).
Laskar ulama-santri yang tergabung dalam tentara Hizbullah-Sabilillah mengawal sampai Proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi subjek utama dalam Resolusi Jihad yang difatwakan pada 22 Oktober 1945 guna mempertahakan kemerdekaan Indonesia saat Belanda dan sekutunya melakukan agresi militer.
Inilah rangkaian bukti sejarah kiprah Islam Nusantara yang diwariskan oleh Wali Songo, lalu diteruskan ulama dan pesantren sebagai basisnya ikut serta menyumbangkan kekuatan untuk meraih kemerdekaan atas pengaruh kolonialisme selama berabad-abad yang mendiami bumi Nusantara ini.
Mengawal Kemerdekaan
Selain mempertahankan kemerdekaan, Islam Nusantara yang juga relevan dengan kondisi geopolitik dan geokultural global, saat ini pula perlu terus dilestarikan guna membentengi pengaruh asing maupun dalam negeri yang hendak memperkeruh suasana di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengawalan kemerdekaan tersebut tentu tetap harus menunjukkan sikap berislam yang berbudaya luhur, ramah dan rukun antarsesama entis dan umat beragama. Juga, tidak berapi-berapi demi tegaknya simbol-simbol Islam yang tak bersubtansi kemaslahatannya.
Pekerjaan Rumah (PR) kita kali ini bagaimana Islam Nusantara terus mewarnai kemerdekaan Bangsa Indonesia yang sejati dengan berbagai khazanah yang diwariskan para pendahulu. Dari situ muncul pertanyaan, sejauh mana kecanggihan Islam Nusantara, khususnya para pegiatnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat global akan perdamaian dan kesejahteraan dalam berbagai bidang menjadi tantangan ke depan?
Penulis adalah santri alumni Ma’had Qudsiyyah Kudus, aktivis CSSMORA dan PMII Rayon Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Artikel terkait:
Visi Kemaritiman NU Pasca Muktamar (Jum'at, 14/08/2015 16:01)
Menyelaraskan Agenda PBNU dengan Rekomendasi Muktamar (Ahad, 09/08/2015 09:00)
Metodologi Fikih Nusantara (Kamis, 06/08/2015 21:12)
Kegembiraan Muktamar Ke-33 NU (Senin, 03/08/2015 14:30)
Mabadi ‘Asyrah Islam Nusantara (Sabtu, 01/08/2015 16:00)
Komentar